Tugas dan Fungsi

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KABUPATEN DEMAK

 

TUGAS :

 

  • Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.
  • Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
  • Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat
  • Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  • Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
  • Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima, baik yang bersumber dari Pemeritah Pusat, Provinsi, Daerah maupun sumber lain yang sah
  • Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan.

 

FUNGSI :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana;
  3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan Penanggualngan Bencana;
  4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penanggulangan Bencana;
  5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Demak;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Bupati Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak  ( BPBD ) berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor  6 Tahun 2010  tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak terdiri dari  :

  1. Kepala Badan;

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.

  1. Unsur Pengarah; dan
  2. Unsur Pelaksana.

Unsur  Pelaksana  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah, terdiri dari :

 

  1. Kepala Pelaksana;

Unsur Pelaksana dipimpin Oleh Kepala Pelaksana yang Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana Daerah

 

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana Memiliki Fungsi :

  1. Perumusan Kebijakan tekhnis dibidang Penanggulangan bencana daerah;
  2. Pengkoordinasian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
  3. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan Bencana Daerah
  4. Pengelolaan Kesekretariatan Badan

 

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana Mempunyai tugas:

  1. Merumuskan Konsep kebijakan Bupati dibidang penaggulangan bencana daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
  2. Merumuskan Program Kegiatan Badan Berdasarkan hasil Evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja;
  3. Mengkoordinasikan kegiatan penaggulangan bencana daerah dengan stakeholder terkait;
  4. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Merumuskan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
  6. Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan dibidang penaggulangan bencana daerah;
  8. Melaksanakan Pembinaan teknis dan administratif dibidang penanggulangan bencana daerah sesuai Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  9. Mengupayakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penanggulangan bencana daerah guna menunjang pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat daerah;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada Bupati;
  11. Melaksanakan monitoring, Evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

 

  1. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin Oleh Seorang Sekretaris yang Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang program, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

 

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris  Memiliki Fungsi :

  1. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang kesekretariatan;
  2. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang kesekretariatan;
  3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang kesekratariatan; dan
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

 

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Mempunyai tugas:

  1. Merumuskan Kebijakan tekhnis bidang penanggulangan bencana;
  2. Menjabarkan Perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan;
  3. Menbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Kepala Bidang dilingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Badan dan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;
  7. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati ( LKPJ ), Penetapan Kinerja ( Tapkin ), Rencana Kerja ( Renja ), Pengawasan Melekat ( Waskat ), Budaya Kerja, Standar Operating Prosdur ( SOP ) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  8. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA );
  9. Mengarahkan Kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
  10. Menyelenggarakan pelayanan Kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, Perpustakaan, kearsipan, perlengkapan / perbekalan, pengelolaan barang sesuai dengan guna dan kelancaran tugas;
  11. Melaksanakan pembinaan fungsi – fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran sesuai peraturan perundang- undangan agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara sfektif dan efisien;
  12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

 

  1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang yang Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

 

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan  Memiliki Fungsi :

  1. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  2. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

 

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Mempunyai tugas:

  1. Menyusun Program dan Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan berdasrkan hasil evaluasi kegiatan merumuskan program kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja;
  2. Menjabarkan Perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  3. Menbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan Koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Badan dan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  7. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat untuk mendukung penanggulangan bencana daerah;
  8. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

 

 

 

 

  1. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik  dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang yang Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang Kedaruratan dan Logistik  .

 

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik    Memiliki Fungsi :

  1. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang Kedaruratan dan Logistik;
  2. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik;
  3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik.

 

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik    Mempunyai tugas:

  1. Merumuskan Program dan Kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasrkan hasil evaluasi kegiatan merumuskan program kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja;
  2. Menjabarkan Perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  3. Menbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Badan dan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Kedaruratan dan Logistik;
  7. Mempersiapkan dan Melaksanakan Prosedur Tetap Penaganan Bencana;
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

 

  1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin Oleh Seorang Kepala Bidang yang Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

 

Untuk Melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Memiliki Fungsi :

  1. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  2. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

 

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mempunyai tugas:

  1. Merumuskan Program dan Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasrkan sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja;
  2. Menjabarkan Perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  3. Menbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan Koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  6. Menyiapkan konsep perumusan kebijakan Kepala Badan dan Naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan pengendalian bencana di daerah;
  7. Melaksanakan Pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat untuk mendukung rekonstruksi bencana di daerah;
  8. Mempersiapkan dan Melaksanakan Prosedur Tetap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

 

  1. SATGAS

Satuan Tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana yang dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Badan.

 

 

 

 

 

 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

KABUPATEN DEMAK

 

   S A T G A S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PERDA KAB. DEMAK No. 06 Tahun 2010.

 

 

 

  • SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DEMAK

 

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak dilihat menurut golongan, sebagai berikut :

 

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai BPBD Kab. Demak Menurut Jabatan dan Golongan Gaji

Tahun 2018

 

NO

 

UNIT / BIDANG

 

GOL. I

 

GOL. II

 

GOL. III

 

GOL. IV

 

JUMLAH ORANG

L P L P L P L P
1. Kepala Pelaksana 1 1
2. Sekretaris dan Kepala Bidang 4 4
3. Ka.Sub Bag dan Ka Seksi 7 2 9
4. Staf PNS 1 1 3 1   6
5. Staf Non PNS 20
  Jumlah karyawan                 40

 

Tabel 2.2

Keadaan kepegawaian/personil menurut eselon :

 

NO ESELON JUMLAH
L P
1. Eselon II a 1
2. Eselon III a 4
3. Eselon III b
4. Esolon IV a 7 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3

Keadaan kepegawaian/personil menurut jenjang pendidikan formal :

 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
L P
1. Pasca Sarjana (S2) 3
2. Sarjana S1 9 2
3. Sarjana Muda 1
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 3 1
5. Sekolah Lanjutan Tungkat Pertama (SLTP) 1
6. Sekolah Dasar (SD)  
  Jumlah 17 3

 

 

Tabel 2.4

Keadaan kepegawaian/personil yang telah mengikuti diklat struktural :

 

NO JENJANG STRUKTURAL JUMLAH
L P
1. Diklat Pim Tk II 1  
2. Diklat Pim Tk III 3  
3. Diklat Pim Tk IV 8 2
4. Diklat Pim Tk V  
  Jumlah 12 2
 

 

Tabel 2.5

Jumlah, Kondisi dan Kebutuhan Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Demak :

 

No Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi sat ini
1 Gedung Perkantoran 244 Kurang Representatif
2 Mobil Rescue / Komando Unit 2  
3 Mobil Evakuasi Unit 1  
4 Mobil Logistik Unit 1  
5 Mobil MCK Unit 1  
6 Tangki Air Unit 7  
7 Mobil Dinas Operasional Unit 3  
8 Motor Trail Unit 8  
9 Sepeda Motor Unit 7  
10 Speed Boat Unit 1  
11 Motor Tempel Unit 5  
12 Perahu Karet Unit 4  Kurang Layak
13 Perahu Portable Unit 1  
14 Perahu Fiber Unit 2  
15 Peralatan Vertical Rescue Set 3  
16 Mesin Potong Kayu Unit 5  
17 Mesin Potong Rumput Buah 1  
18 Kamera DSLR Buah 3  
19 Kamera Digital Buah 1  
20 Komputer Unit 6  
21 Laptop Unit 8  
22 Tenda Pengungsi Unit 15  
23 HT Unit 20  
24 Peralatan Dapur Umum Set 5  
25 GPS Buah 2  
26 Genset Unit 4  
27 Rompi Pelampung Buah 70  
30 Printer Unit 9 3 Unit Rusak
32 LCD Proyektor Unit 1  
36 Brankas / Cash Box Unit 1  
37 CCTV Unit 1  
39 Sound system Unit 1  
41 Handy Cam Unit 1 Rusak
42 AC Unit 8