Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.<\/p>\n
Dalam Keppres tersebut, setidaknya terdapat empat poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.<\/p>\n
\u201cMenyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,\u201d bunyi poin pertama dalam Keppres tersebut.<\/p>\n
Kemudian dalam Keppres, Presiden juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian\/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebutkan pada poin kedua dalam Keppres.<\/p>\n
Kemudian selanjutnya isi poin ke tiga adalah perintah kepada Gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.<\/p>\n
Selanjutnya poin terakhir, Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020.<\/p>\n
Agus Wibowo
\nKepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3831,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-3830","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3830"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3830\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3832,"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3830\/revisions\/3832"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3831"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bpbd.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}